Pajak Penghasilan (PPh)

Berdasarkan Undang-undang No. 17 tahun 2000 dan Peraturan Menteri Keuangan RI No. Per-70/PJ/2007, maka atas jasa konstruksi dikenakan PPh pasal 23 yang bersifat tidak final dengan tarif 15% dari perkiraan penghasilan nettonya.

Penghasilan netto ini telah ditetapkan oleh pemerintah dengan besaran sebagai berikut:

.. PERKIRAAN PENGHASILAN NETO 13 1/3 % X bruto

Jasa pelaksanaan konstruksi, termasuk jasa perawatan/jasa pemeliharaan/perbaikan bangunan, jasa instalasi/pemasang-an mesin, listrik/telepon/gas/AC/TV kabel, sepanjang jasa tersebut dilakukan WP yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai ijin/sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi

..PERKIRAAN PENGHASILAN NETO 26 2/3 % X bruto

a. Jasa perencanaan konstruksi

b. Jasa pengawasan konstruksi

Yang dimaksud dengan Jumlah imbalan bruto untuk jasa konstruksi adalah jumlah imbalan yang dibayarkan seluruhnya, termasuk atas pemberian jasa dan pengadaan material dan barangnya.

Dengan demikian tarif efektif yang dikenakan terhadap pelaksana jasa konstruksi adalah sebesar 2%; yaitu (15% X 13 1/3%) dari bruto, sedangkan jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi dengan tarif efektif sebesar 4%; atau (15% X 26 2/3%) dari bruto.

Atas penyerahan jasa pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh PKP Rekanan juga merupakan objek pengenaan PPN.

Tweet

Artikel keren lainnya: