Aspek-Aspek Perpajakan

1. Pajak Penghasilan (PPh)

Berdasarkan Undang-undang No. 17 tahun 2000 dan Peraturan Menteri Keuangan RI No. Per-70/PJ/2007, maka atas jasa konstruksi dikenakan PPh pasal 23 yang bersifat tidak final dengan tarif 15% dari perkiraan penghasilan nettonya.

Penghasilan netto ini telah ditetapkan oleh pemerintah dengan besaran sebagai berikut:

.. PERKIRAAN PENGHASILAN NETO 13 1/3 % X bruto

Jasa pelaksanaan konstruksi, termasuk jasa perawatan/jasa pemeliharaan/perbaikan bangunan, jasa instalasi/pemasang-an mesin, listrik/telepon/gas/AC/TV kabel, sepanjang jasa tersebut dilakukan WP yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai ijin/sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi

..PERKIRAAN PENGHASILAN NETO 26 2/3 % X bruto

a. Jasa perencanaan konstruksi

b. Jasa pengawasan konstruksi

Yang dimaksud dengan Jumlah imbalan bruto untuk jasa konstruksi adalah jumlah imbalan yang dibayarkan seluruhnya, termasuk atas pemberian jasa dan pengadaan material dan barangnya.

Dengan demikian tarif efektif yang dikenakan terhadap pelaksana jasa konstruksi adalah sebesar 2%; yaitu (15% X 13 1/3%) dari bruto, sedangkan jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi dengan tarif efektif sebesar 4%; atau (15% X 26 2/3%) dari bruto.

Atas penyerahan jasa pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh PKP Rekanan juga merupakan objek pengenaan PPN.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Aspek PPN yang terkait dengan jasa konstruksi adalah sebagai berikut:

1)   Besarnya PPN yang terutang adalah 10% dari Nilai Penggantian.

2)   PPN terutang pada saat penyerahan JKP, sedangkan tahap-tahap (termin) pembayaran diperlakukan sebagai pembayaran diterima sebelum dilakukan penyerahan.

1. Karakteristik Badan Usaha Koperasi

Koperasi merupakan suatu bentuk perusahaan yang “unik”, karena berbeda dengan bentuk badan usaha/perusahaan yang lain .

Koperasi merupakan kumpulan orang-orang tetapi berbeda dengan perusahaan yang dimiliki sekumpulan orang-orang (Firma, PT).

Koperasi dibentuk dan dikelola secara demokratis untuk memenuhi kebutuhan anggota tanpa menjadikan keuntungan/laba sebagai tujuan utamanya karena koperasi didirikan untuk meningkatkan

kesejahteraan ekonomi para anggotanya.

Sama seperti di negara-negara yang sedang berkembang, koperasi di Indonesia sulit berkembang dan perkembangannya sangat tertinggal jauh baik oleh badan usaha milik swasta maupun badan usaha pemerintah.

Pemerintah selalu berusaha memberikan berbagai kemudahan dan peluang seperti kemudahan dalam memperoleh bantuan permodalan, manajemen, pemasaran, pendidikan dll.

Bila koperasi ingin maju, maka harus menawarkan keunggulan khusus atau keunggulan tambahan yang tidak diberikan organisasi-organisasi pesaingnya.

Hal ini dapat terwujud bila anggota koperasi secara bersamaan menjadi pemilik maupun pengguna jasa koperasi yang didirikan.

2. Usaha dan jenis-jenis koperasi:

Seperti badan usaha yang lain, koperasi dapat berusaha di semua sektor, apakah sektor perdagangan, manufaktur, jasa keuangan dan pembiayaan ( financing), asuransi, transportasi dll.

Tweet

Artikel keren lainnya: