Kriteria Penerima Raskin / Beras Miskin

Program Raskin diperuntukkan bagi rumah tangga miskin dan rentan. Jumlah RTS-PM Program Raskin nasional tahun 2015 adalah sebanyak 15.530.897 rumah tangga (tidak mengalami perubahan dari tahun 2014), yaitu rumah tangga yang menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai penanda kepesertaannya, atau Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) untuk rumah tangga pengganti hasil musyawarah desa/kelurahan (mudes/muskel).

Jumlah RTS-PM Program Raskin 2015 tersebut meliputi sekitar 25% penduduk dengan peringkat kesejahteraan terendah secara nasional, yang telah mencakup rumah tangga miskin dan hampir miskin.

Penetapan nama dan alamat RTS-PM Program Raskin 2015 mengacu pada Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial, yang dikelola oleh Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). 

Pemutakhiran datanya telah dilakukan berdasarkan pelaporan hasil musyawarah desa/kelurahan (mudes/muskel) tahun 2014 yang tertuang dalam Formulir Rekapitulasi Rumah Tangga Pengganti (FRP) dan telah dilaporkan ke Sekretariat TNP2K sesuai tenggat yang ditetapkan di dalam Surat Kemenko Kesra/Tikor Raskin Pusat kepada Tikor Raskin Provinsi No.: B-485/KMK/DEP.II/III/2014 tertanggal 27 Maret 2014.

Bagi wilayah desa/kelurahan yang terdapat kekosongan RTS-PM pada DPM Raskin 2014 dan tidak melaporkan RTS Pengganti sama sekali atau melaporkan RTS Pengganti dalam FRP 2014 lebih sedikit daripada yang dibutuhkan untuk mengisi kekosongan RTS-PM pada DPM Raskin 2014, maka RTS Pengganti pada DPM 2015 diambil dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 sejumlah selisih yang diperlukan.

Bagi wilayah desa/kelurahan yang pelaporan RTS Pengganti dalam FRP 2014 lebih sedikit daripada RTS yang diganti oleh mudes/muskel Raskin 2014 maka RTS Pengganti pada DPM 2015 juga diambil dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 sejumlah selisih yang diperlukan.

Daftar wilayah administrasi provinsi dan kabupaten/kota pada data nama dan alamat ini merujuk pada Master File Desa (MFD) Semester I Tahun 2014 dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencakup 34 provinsi dan 511 kabupaten/kota. Sedangkan daftar wilayah administrasi kecamatan dan desa/kelurahan masih mengacu pada daftar wilayah administrasi hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011.

Apabila terjadi pemekaran wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan, maka Gubernur, atau Bupati/Walikota segera mengalokasikan Pagu Raskin sesuai dengan alamat RTS-PM di wilayah administrasi pemerintahan yang baru, dan melaporkan ke Tim Koordinasi Raskin secara berjenjang. Dengan demikian, Surat Permintaan Alokasi (SPA) Raskin dari Bupati/Walikota kepada Perum BULOG dapat disesuaikan dengan kondisi wilayah terkini hasil pemekaran dan tidak perlu menunggu persetujuan dari Tikor Raskin Pusat untuk Keputusan Gubernur atau Bupati/Walikota.

Sumber : http://www.raskin.web.id

Tweet

Artikel keren lainnya: